Di saat dunia politik dimonopoli kaum laki-laki, ia tampil ke depan. Bukan saja seorang parlementarian yang terampil berdebat, ia juga seorang pejuang gender yang tak kenal lelah. Siapapun yang melek politik, pasti mengenal nama Hj. Aisyah Aminy, SH, di kancah perpolitikan Tanah Air. Bertahun-tahun berkecimpung di dunia partai dan legislatif, perempuan ini punya banyak nama julukan. Singa Betina dari Senayan, Perempuan Baja dari Senayan, Vokalis DPR dan sebagainya.

Politisi wanita kawakan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerima anugerah Bintang Jasa Utama dari pemerintah pada HUT Kmerdekaan RI ke-59 17 Agustus 2004. Walau sudah memasuki usia anugerah di atas 70 tahun, wanita kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat 1 Desember 1931 ini masih tetap lantang memperjuangkan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya termasuk jatah kuota 30 persen perempuan di parlemen. Dia, bersama tokoh-tokoh wanita lainnya mendirikan Kaukus Perempuan untuk tujuan dimaksud. Ia tampak tak keberatan. Dalam pemikirannya hanyalah bagaimana dirinya dapat mengerahkan kemampuannya semaksimal mungkin untuk bangsa dan negara. Selain kiprahnya di dunia politik melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang turut dibesarkannya, ia juga punya peran yang sangat besar di bidang emansipasi perempuan. Ketika isu gender baru mencuat, nama Aisyah bahkan sudah duluan disebut-sebut sebagai salah satu pelopor kesetaraan laki-laki dan perempuan di ranah publik.

Hal itu tidak mengherankan, karena sejak baru belajar berorganisasi, Aisyah sudah merasakan ketidakseimbangan peran perempuan di luar bidang domestik atau rumah tangga. Aisyah ingin perempuan juga punya kesempatan yang sama dalam segala bidang. Maka, ia pun berjuang memasukkan pasal-pasal kesetaraan gender dalam berbagai rancangan undang-undang maupun dalam prinsip-prinsip partainya yang bernafaskan Islam. Inilah pemikiran seorang Aisyah Aminy tentang partainya. Menjelang Pemilu 2009, dibandingkan partai-partai lain yang sudah melakukan konsolidasi, PPP tampak masih tenang-tenang saja. Padahal, berdasarkan survei Denny AJ, jika PPP tidak segera berbenah sejak sekarang, pada Pemilu berikutnya tidak akan masuk treshold.

Karena itu, di PPP mulai muncul suara-suara yang menginginkan pimpinan partai melakukan langkah-langkah untuk mengadakan konsolidasi. Sementara itu, unsur-unsur pimpinan-termasuk Ketua Umum-di Dewan Pimpinan Pusat yang sekarang disebut Dewan Harian Pusat (PHP) memutuskan untuk mengadakan muktamar tahun 2007. Padahal menurut kelompok yang menginginkan konsolidasi segera, hal itu tidak akan efektif sebab tahun 2008 sudah ada persiapan Pemilu. Kelompok yang ingin mempercepat konsolidasi itu kemudian melaksanakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang menghasilkan rekomendasi atau usulan untuk mempercepat muktamar pada 2005. Apalagi, dalam Pemilu sebelumnya perolehan suara PPP menurun. Namun DHP menganggap Silatnas itu melanggar AD/ART partai. Maka beberapa orang yang terlibat Silatnas diberhentikan sementara, termasuk di antaranya enam orang pengurus harian. Belakangan nama mereka direhabilitir kembali, namun sebagai gantinya 40 orang anggota PPP yang menghadiri Silatnas diberhentikan. Setelah diprotes, kembali direhabilitir. Setelah itu, menurut Aisyah, tampaknya ada tanda-tanda bahwa muktamar akhirnya akan dipercepat, meski waktunya belum dipastikan.

Kesejahteraan dan Korupsi

Suatu hari, seorang kenalan Aisyah yang bekerja di perusahaan mobil bercerita tentang seorang yang membeli sebuah Mercedes Benz seharga Rp 12 miliar. Diceritakan oleh kenalannya, betapa semangatnya si pembeli dan bagaimana perusahaannya mengantar mobil itu sampai masuk ke garasi si pembeli. Aisyah mengaku trenyuh mende-ngar cerita itu. Di saat ekonomi sulit seperti sekarang dan orang-orang miskin bukannya berkurang malah bertambah, ada orang yang tidak segan membuang uangnya sebesar itu demi sebuah mobil. Ia menunjuk orang-orang desa yang di zaman serba modern itu sebagian besar tetap saja hidup miskin. Di zaman penjajahan, rakyat desa adalah orang yang paling menderita karena harus kerja paksa dan tanam paksa. Dalam Pasal 33 UUD1945, unsur kerakyatan benar-benar ditekankan, tetapi tidak terlaksana. Menurut Aisyah, negara kita tak kunjung bangkit karena manajemennya buruk. Kekayaan negara tidak dikelola sesuai dengan amanat founding fathers. Ada orang yang untuk makan hari ini pun tidak bisa, tapi ada orang yang kekayaannya tujuh turunan tak habis. Ia mengaku sangat gembira ketika Presiden SBY begitu bertekad memberantas KKN, karena KKN adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kesenjangan dan kesengsaraan. Bagaimana mungkin ada PNS golongan IV yang memiliki 4 rumah, 5 mobil. Kalau tidak ada penyimpangan, tidak mungkin.

Karena awalnya gaji tidak cukup, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Berkembang tidak hanya untuk kebutuhan sekadarnya, melainkan menjadi kerakusan. Aisyah menunjuk contoh kasus korupsi di KPU dan Bank Mandiri yang merupakan bank BUMN terbesar. Padahal, menurutnya, KPU saat ini anggota-anggotanya berbeda dengan KPU sebelumnya yang merupakan orang partai. Anggota-anggota KPU sekarang ini orang-orang terdidik dan terpercaya. Ternyata tetap saja terjadi kasus korupsi yang memprihatinkan banyak orang. Selain kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, ia juga mencermati sistem pendidikan yang tidak mendorong para lulusan sekolah untuk bisa mandiri. Saat ini, jumlah penggangguran terus meroket setiap tahun. Menurut perempuan yang pernah menjadi guru dan dosen ini, hal itu disebabkan karena sistem pendidikan di Indonesia tidak berbasis link and match. Jadi para lulusan tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapat di sekolah di tengah masyarakat. Selain itu, kesejahteraan guru yang kurang, menyebabkan guru tidak fokus mendidik murid-muridnya.

Kepedulian Aisyah pada dunia pendidikan juga diwujudkan pada pelajar-pelajar perempuan Aceh yang tertimpa musibah tsunami. Organisasi Wanita Islam berencana akan membangun asrama untuk mahasiswi Aceh yang sudah hampir lulus dan berbakat. Para mahasiswi itu dikhawatirkan keluar dari Bumi Rencong karena merasa tidak ada harapan lagi di daerahnya yang porak poranda.  Padahal, menurut Aisyah, mereka adalah calon-calon pemimpin perempuan di Aceh. Ia berharap, mereka tetap tinggal di Aceh dan ikut membantu membangun daerahnya kembali. Apalagi sejak dahulu, Aceh terkenal dengan sultan-sultan perempuan dan pejuang-pejuang perempuan yang gigih. (tokohindonesia.com)