IMAM BONJOL, METRO-- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bukiktinggi 2007, mendapat rekomendasi dari DPRD setempat. Rekomendasi itu, disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa di gedung dewan Rabu kemarin. Drs Usmar Marlen yang membacakannya rekomendasi itu, disaksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur Muspida Kota Bukiktinggi.

Rekomendasi dari DPRD berupak penekanan bidang pemerintahan, ketertiban, hukum dan perundang-undangan, agama, kepegawaian, pertanahan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan daerah. “Bidang pendidikan dan pengelolaan keuangan daerah, perlu perumusan, pemantapan, pembuatan model aplikatif, pengaturan sekaligus sosialisasi teori Proses Belajar Aktif (PAB) pada seluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan pakar yang berkompeten pada bidangnya dan stake holder terkait,” kata Usmar Marlen.

Pada kesempatan itu, DPRD juga menyatakan dukungan dalam peningkatan pendidikan di Kota Bukiktinggi, dimana pada setiap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DPRD selalu mempertanyakan apakah cukup 20 persen untuk dana pendidikan.“Berkat dukungan DPRD tersebut terbukti dengan keberhasilan Kota Bukiktinggi meraih penghargaan Widyakrama—keberhasilan menuntaskan Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun—adalah milik Pemerintah, DPRD, masyarakat dan insan pendidikan Kota Bukiktinggi,” paparnya. Walikota Bukiktinggi Drs H Djufri pada kesempatan itu menyatakan komitmen dan tekad Pemko adalah optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Upaya diiringi dengan pengalokasian dan pengelolaan anggaran berdasarkan azaz efektif, effisien, tranparan dan akuntabel sebagai tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Djufri. Terwujudnya good local governance di Kota Bukiktinggi, terang Djufri, dapat digerakkan dengan semangat kerjasama dan komitmen yang kuat dari segenap stakeholders baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan pelaku usaha atau pengusaha swasta dan kalangan masyarakat madani serta media massa atau pers. (ham)