LIMOPULUAH KOTO, METRO-- Bupati Kabupaten Limopuluah Koto Drs Amri Darwis SA mengharapkan, camat dan walinagari agar selalu memantau kehidupan masyarakat yang mengalami kerawanan sosial seperti kelaparan. “Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberikan respon secara tepat dan cepat terhadap penyandang sosial, ”tegas Amri Darwis, Jum’at (16/5).

Dikatakan bupati, sehubungan dengan adanya edaran Gubernur Sumbar ke kabupaten dan kota untuk menyikapi  permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih lagi dengan adanya rencana pemerintah menaikkan harga  Bahan Bakar Minyak (BBM) yang otomatis berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Selain bergerak cepat dalam menanggulangi masalah kerawanan pangan, juga masalah sosial lainnya bahwa ada seorang nenek berumur 80 tahun di  Jorong Gurun Nagari Gurun Kecamatan Harau yang dipasung anaknya karena mengalami gangguan jiwa. 

Kejadian seperti ini hendaknya cepat ditanggapi oleh SKPD  yang menangani kejadian seperti di atas, segera ambil suatu tindakan sehingga masyarakat tersebut bisa dibantu sesuai dengan kebutuhan. Disampaikan bupati, dengan kondisi yang makin sulit saat ini, masyarakat akan cepat terpengaruh dan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggungjawab dan dengan mudah melakukan tindakan secara anarkis, bila hal ini dilakukan masyarakat maka masyarakat tidak akan memperoleh apa-apa sebaliknya akan mempersulit mereka sendiri, sementara keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan tetap dijalankan.

Untuk itu diharapkan PNS, alim ulama dan tokoh masyarakat untuk selalu menciptakan kondisi yang kondusif dan menjaga ketertiban umum. Selain itu, SKPD  diharapkan untuk mempercepat kegiatan (proyek-proyek) yang bersifat padat karya, dengan adanya proyek tersebut berarti Pemerintah Daerah sekaligus telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. “Saat ini masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang makin  berat,” tambah bupati. (nur)