"Soal Uang, Harus Tegas, Akuntabilitas dan Transparan"
Saat Jumat sore datang, kebanyakan pegawai negeri sipil (PNS) sudah pulang ke rumah masing-masing dan merencanakan waktu liburan mereka. Bayangan untuk pergi bersantai dengan keluarga, telah berkelebat di kepala. Namun, ketika menelisik ke Balaikota Padang, Sabtu (29/8) suasananya sedikit berbeda.

Di sebuah ruangan, terlihat seorang ibu muda masih sibuk dengan sekelumit pekerjaannya. Hari itu, memang tidak lagi waktunya bekerja. Tapi, bagi Ir Corry Saidan MSi, Kepala Bagian Keuangan Pemko Padang, masih ada pekerjaan yang dilakoninya. "Ini biasa. Masih banyak yang perlu diselesaikan," kata perempuan yang kebetulan ditemani seorang kerabatnya itu. Terlihat, hanya seorang pegawai lainnya, yang kebetulan juga lembur hari itu. Bisa jadi, dipercepatnya APBD Perubahan 2008, mengharuskan pemilik paras cantik yang lahir di Kota Solok, 23 Oktober 1966 'mengorbankan' waktu bercengkeramanya dengan keluarga. Katanya, hari itu memang agak sedikit berat, ada beberapa kondisi yang mengharuskan APBD harus dipercepat untuk diajukan perubahan. Ada beberapa kondisi, pergeseran anggaran adalah salah satunya.

Mengisi posisi yang sangat strategis yang berkaitan dengan keuangan, mengharuskan Corry harus pandai-pandai membagi waktu. Karena, disini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencairkan anggaran untuk kegiatan fisik dan non fisik tiap tahunnya. Meski demikian, seulas senyum tetap ada di wajahnya. "Meski sibuk, keikhlasan harus terus dijaga," tandasnya.  Jika ditelisik, jabatan yang diemban jebolan S2 Magester Manajemen Universitas Andalas (Unand) sangat berat jika tidak dipegang oleh orang yang teliti, pintar dan bertanggung jawab. Melihat sosok Corry, memang tugas itu sangat cocok dengan dirinya.

Saat ini, di tengah gencarnya orang meneriakkan pemberantasan korupsi, Corry Saidan malah bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan Pemko Padang. Jabatan yang sangat rentan dengan hal yang paling ditakutkan oleh pejabat. Apalagi, beberapa pekan terakhir televisi nasional dan media cetak gembar gembor memberitakan Jaksa Urip Tri Gunawan yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam kasus BLBI. Satu hal prinsip yang dipegang oleh wanita dengan anak dua ini adalah melakukan penyelenggaran keuangan yang akuntabilitas dan transparan. Katanya, jika sudah mampu menerapkan hal tersebut, maka keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih akan terpenuhi.   

Karena memegang prinsip itu, Corry tetap menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Baginya, selama pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku tidak ada kata untuk takut. Siapakah dia, perempuan atau pria semua anak pejabat bahkan presiden, asal berjalan dengan benar tidak ada yang perlu ditakutkan. "Tidak perlu cemas dan takut. Asal benar dan tidak menyalahi aturan seluruh pekerjaan akan dijalankan dengan baik," kata Corry yang sudah tiga tahun menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemko Padang setelah dipromosikan dari jabatan Kabag Perekonomian.

Peningkatan SDM

Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang Corry juga mendapatkan berbagai tantangan. Apalagi, dalam kondisi suksesi beberapa peraturan perundang-undangan keuangan yang baru. Lahirnya Permendagri No 41 Tahun 2007, juga menjadi satu hal yang membuat Corry harus bersabar, untuk melihat kinerja para PNS yang belum memahaminya. "Kita harus dapat memaklumi, ketika ada yang tidak mengerti tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang baru itu. Selain undang-undang yang belum terealisasi dengan baik, peraturan daerah yang mengatur tentang hal itu juga baru disahkan. Inilah tantangan, ketika kita harus merubah satu sistem," tegas perempuan cantik yang mengaku tidak melupakan perawatan dirinya, meski disibukkan dengan seabrek tugas.

Sosialisasi yang dimaksud Corry adalah, memberikan pengertian tentang adanya alur baru pengelolaan keuangan daerah. Berbagai cara dapat dilakukan, mulai dari workshop dan pelatihan. Tapi, mengingat pegawai yang lain juga memiliki tugas lain, pengertian lebih harus diberikan kepada mereka. Tentunya, hanya perempuan tegarlah, yang mampu mengemban tugas super berat itu. Akhir-akhir ini, perbincangan hangat mulai menggelinding dan memojokkan Pemko. Adalah masih belum diterimanya tunjangan daerah (tunjada) yang membuat sebagian PNS 'kalimpasiangan'. Corry membantah, jika keterlambatan pembayaran tunjada itu, terjadi karena kesalahan murni Pemko Padang.

"Tidak ada yang tertunda sebenarnya. Pak Walikota bilang awal Maret, tunjada dicairkan, itu benar. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), adalah SKPD yang paling terdepan mencairkan tunjadanya. Nah, ini kembali lagi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu tadi. Kalau SKPD benar-benar sudah mengerti, tentu tidak akan sulit mencairkannya," tandas Corry yang disebutkan saudaranya, agak alergi menyanyi tapi tidak berpantang mendengar musik.  Soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang, sebagai Kabag Keuangan, Corry juga ambil peranan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terus berkoordinasi dengan bagian ini. Tapi, dia bertegas-tegas, kalau bagian keuangan hanyalah berfungsi sebagai pencairan dana. "Soal bagaimana teknis Pilkada, tentu bukan peran saya dong," candanya. (Kustiah Reni)