Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Busra, mengatakan perbuatan mesum yang dilakukan oknum PNS itu bukan yang pertama kalinya terjadi di Sumbar. Sebelumnya, aksi serupa juga ada dan beberapa diantara sudah mendapatkan sanksi. “Ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya juga ada. Bahkan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bawasada terhadap oknum PNS. Sedang dilihat pasal-pasal mana yang dilanggarnya,” katanya.

Dua lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah, Badan Pengawasan Daerah (Bawsada) dan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP). Kedua lembaga ini akan memberikan masukan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) sebelum menjatuhkan sanksi. Selain sanksi internal kepegawaian, sanksi pidana juga dapat dikenakan. Jika dalam aksi oknum PNS yang melakukan perbuatan itu, terdapat unsur pemaksaan.  PNS yang melakukan tindakan asusila harus diberikan sanksi. Perbuatan mereka, bukan saja mencemarkan nama baik korps pegawai negeri sipil, namun juga mencoreng abdi negara secara keseluruhan. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, PNS adalah kelompok orang yang disegani dan dihormati.

“Itu kan masalah etika dan moral. Sanksinya bisa berbentuk teguran, penurunan jabatan dan sebagainya. Namun sebelum kepala daerah menjatuhkan sanksi, yang bersangkuatan perlu diperiksa, seberapa besar kesalahannya,” kata Busra.Untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi, dia mengimbau PNS untuk meningkatkan keimanan dan memahami diri sebagai panutan masyarakat. Sedang, dari lingkungan kepemerintahan sendri, sudah sejak lama dilakukan pembinaan beruapa pengajian dan wirid-wirid di tempat masing-masing. (**)