PLN akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan baik industri maupun rumah tangga jika pemadaman listrik yang dilakukan lamanya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar ketika ditemui usai rapat di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (28/6).

“Menurut ketentuan yang ada kompensasi yang diberikan bukan hanya untuk industri tapi seluruh pelanggan. Kompensasinya adalah pengurangan tagihan apabila PLN tidak bisa men-deliver pelayanannya dan ini sudah berjalan,” tuturnya. Fahmi mengatakan aturan berapa lama pemadaman yang akan dikompensasi PLN berbeda-beda karena masing-masing daerah itu mempunyai tingkat mutu pelayanan sendiri-sendiri.

“Dan itu menyangkut pelayanan PLN yang diperjanjikan apakah bisa dipenuhi atau tidak maksudnya adalah berapa lama pemadaman, kalau tidak maka akan ada kompensasi itu,” ujarnya. Secara umum, Fahmi mengatakan kompensasi diberikan jika PLN melakukan pemadaman 3 hari berturut-turut. “Tapi masing-masing daerah punya tabel sendiri, misalnya ada yang 1 bulan maksimal 3 atau 4 kali atau lamanya maksimal 5 jam,” katanya.

Pasokan Listrik di Sumatera Kian Tersendat

Sementaar itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyebutkan turunnya debit air di kawasan Pegunungan Bukit Barisan mengganggu proses kerja PLTA, akibatnya ketersediaan listrik di daerah Sumatera Selatan dan Sumatera Bagian Tengah makin mengkhawatirkan. “Kami tadi bahas di listrik sistem Sumatera Selatan dan Bagian Tengah yang masalah di turbin dan debit air sudah menurun di Pegunungan Bukit Barisan, ini mengkhawatirkan sehingga perlu diselesaikan,” ujarnya seperti dikutip dari detik finance.

Untuk menyelesaikannya, kata Purnomo harus ada koordinasi antara pelanggan dengan PLN sendiri untuk mengatasi beban yang berlebih yang tidak bisa dipenuhi oleh PLN. “Terutama kepada para pelanggan besar yaitu industri-industri. Kami minta ada koordinasi antara pelanggan dengan PLN. Misalnya industri yang gunakan listrik besar harus menghemat,” ujarnya. Purnomo mengatakan dengan harga minyak yang melonjak tajam seperti sekarang ini, ketika industri menggunakan BBM untuk pembangkitan listriknya tentu akan meningkatkan biaya. “Sehingga mereka memakai PLN untuk sumber listriknya dan akibatnya beban meningkat dan terjadi penurunan defisit,” imbuhnya.

Diaudit Listrik di Kantor Pemerintahan

Kedepan, pemerintah akan mengaudit penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah. Untuk awal, sejumlah kantor pemerintah akan dijadikan sebagai pilot project, seperti kantor di kawasan Monas dan sekitarnya. Audit akan dilakukan mulai 1 Juli mendatang. “Pilot project Jakarta yaitu kantor-kantor di sekitar Monas, lalu Departemen ESDM, Kantor PLN dan juga kantor Pemda DKI 1 Juli akan diaudit untuk dilihat pemakaian listriknya berapa,” jelas Purnomo. Jika memang dari hasil audit ternyata penggunaan listriknya masih dinilai berlebihan, maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah penghematan guna menurunkan beban listrik dari kantor-kantor tersebut. “Jika Jakarta saja bisa mengurangi penggunaan listriknya, kalau berhasil semua bisa kurang 30 persen. Tapi tentu saja bertahap,” ujarnya. (net/nto)