PROKLAMASI, METRO-- Hampir di setiap perempatan lampu merah
di pusat Kota Padang diisi segerombolan bocah, remaja, hingga orang
dewasa. Motif mereka sama, mendapatkan recehan untuk memenuhi
kebutuhan. Tampilannya pun beragam.
Ada yang mengundang rasa iba dan ada juga yang berpenampilan ala punk—celana hitam ketat, telinga bertindik, baju kaos oblong ketat berwarna gelap, dan sepatu kain. Biasanya mereka membawa alat musik seperti gitar kayu dan kolele—gitar kecil dengan empat senar.
Sedangkan yang berdandan menggugah rasa iba didominasi bocah-bocah hingga orang tua yang tega menggendong bayinya untuk meminta-minta. Alat yang digunakannya terkesan minim. Hanya menggenggam gelas plastik minuman mineral, mereka mendatangi kendaraan-kendaraan yang tengah terjebak lampu merah sambil menyodorkan gelas plastik.
Pemandangan tersebut bisa dijumpai di perempatan jalan Sudirman dekat SMA 1 Padang; perempatan jalan Pemuda; perempatan jalan Damar; perempatan Khatib Sulaeman-Raden Saleh; Perempatan jalan A Yani-Sudirman. Saban hari mereka selalu menghuni perempatan jalan tersebut tanpa kenal waktu. Mereka hanya menghilang saat Satuan Polisi Pamong Praja mengintai atau tatkala kendaraan mulai sepi.
Fenomena kota besar tersebut menghampiri Kota Padang beberapa tahun belakangan.Rata-rata mereka mengaku berasal dari luar kota bahkan luar propinsi. “Aku dari Palembang mas,” aku Rinto (17) dengan medok jawanya. Kerasnya kehidupan di daerah asal membuat Rinto dengan beberapa rekannya memilih eksodus ke Padang. Hidup menggelandang pun dilakoninya bersama rekan-rekannya.
Tak ubahnya seperti gelandangan di Jakarta, gedung-gedung kosong sering dimanfaatkan para anak-anak jalanan tersebut untuk beristirahat. Meskipun konsep rumah singgah telah dimulai sejak beberapa tahun belakangan, namun para anak jalanan terkesan enggan memanfaatkan keberadaan rumah tersebut sebagai tempat bernaung.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumbar Eri Gusman mengaku, konsep ruamah singgah tidak memadai untuk membentengi anjal turun ke jalan. Tak konsistennya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan pemerintah, menyebabkan pengentasan masalah anak jalanan hanya bersifat temporer. “Program anak jalanan masih sebatas proyek, tidak berkelanjutan sehingga jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” aku Eri Gusman pada POSMETRO, Minggu (29/6).
Menurut data LPA Sumbar, jumlah anjal di tahun 2007 yang menghuni perempatan jalan mencapi angka 200 orang. Jumlah tersebut bertambah besar jika dihitung jumlah anjal yang mendiami Rumah Singgah. Sesuai usulan penanganan biaya perlindungan anak tahun anggaran 2008, LPA mencatat, rata-rata setiap rumah singgah mencantumkan sebanyak 70 anjal. “Mereka pun rentan turun ke jalan karena sistem pengelolaan rumah singgah yang berbau proyek,” tegasnya.
Mirisnya, LPA menemukan beberapa kasus anjal yang dieksploitasi orang dewasa. Data LPA, perempatan jalan Imam Bonjol, dan kawasan Pondok hingga Pantai Padang menjadi lokasi pengeksploitasian anak yang dibekali bakul untuk meminta-minta. “Kami pernah pantau itu, tapi pemerintah seperti tidak mempedulikannya. Mereka dilepas di kawasan pondok dengan becak dan dijemput kembali setelah disuruh mengemis,” ujarnya.
Sayangnya, aku Eri Gusman, hingga saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap eksploitasi terhadap anak. “Tidak ada tindakan hukum sama sekali, padahal itu melanggar undang-undang perlindungan anak,” tegasnya. Ia berharap, di hari Anak-Anak Indonesia 1 Juli mendatang, pemerintah lebih aktif memperhatikan nasib anak-anak yang berada di jalanan. (r)
