Setelah melalui persidangan yang melelahkan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Solok Selatan diputuskan. Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana yang tertuang dalam PP No 8 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi PP No 41 Tahun 2007, menjadi acuan utama yang mendasari keputusan DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Keputusan panitia musyarawah (Panmus) DPRD Kabupaten Solsel Tentang Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Solsel yang menyebutkan bahwa untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Ranperda SOTK Solsel harus rampung setahun setelah pembahasan, ternyata bisa diselesaikan tepat waktu.

Walaupun untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan Ranperda SOTK ini sendiri berjalan cukup panjang, akhirnya legislatif menyepakati struktur yang diusulkan oleh Pemkab Solsel. Pembahasan yang perjalanan cukup alot dan memakan waktu lama, akhirnya merumuskan kalau draft yang disepakati tersebut telah mencakup seluruh nomenklatur SOTK yang disesuaikan dengan kondisi geografis, topografis dan sosial budaya masyarakat Solok Selatan.

Rumusan SOTK yang ditetapkan tersebut, merupakan bentuk sederhana dari Perda SOTK. Karena rumusan itu, tidak hanya akan dipergunakan sekarang ini saja tetapi juga pada masa mendatang.

Penetapan Ranperda SOTK tersebut menunjukkan kalau eksekutif dan legislatif di daerah itu telah berbuat banyak demi mengakomodir seluruh kepentingan, keinginan dan harapan masyarakat. Diharapkan sebagaimana yang diinginkan eksekutif dan legislatif, Ranperda SOTK itu bisa lebih memberdayakan dan memajukan Kabupaten Solok Selatan.***