PAYOKUMBUAH, METRO-- Demokrasi telah menjadi milik semua orang. Namun, tidak siapnya kesejahteraan masyarakat disikapi dengan kebebasan berlebihan di tengah masyarakat, akibatnya perilaku publik yang tak seimbang dengan perkembangan kesejahteraan itu menjadikan masyarakat berada di awang-awang demokrasi.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi saat membuka Musyawarah Komisariat Wilayah I Sumatera Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia ke-4, menyebutkan,  tugas pemerintahlah untuk melakukan berbagai daya upaya untuk menyeimbangkan suasana berdemokrasi ini dengan kesejahteraan publik.

“Kalau dua hal ini telah seimbang, maka seperti di negara maju, kita akan bebas berdemokrasi tanpa harus memikirkan kesejahteraan sehingga fokus dan terarah,” ujar Gamawan, Kamis (3/7). Lewat sarana Apeksi ini diharapkan urusan kota, kabupaten, provinsi, menjadi mudah dikoordinasikan. Diskusi, dialog dan inovasi dibutuhkan.

Gubernur menyatakan otonomi daerah sebenarnya mencita-citakan masyarakat kepada kesejahteraan. Persoalan antar lembaga pemerintahan, harus tercipta sikap saling hormat-menghormati. Sebagai tuan rumah musyawarah dari 23 walikota di lima provinsi, NAD, Sumut, Kepri, Riau dan Sumbar, Wako Josrizal Zain menyatakan, telah terjadi peningkatan pembangunan signifikan akibat koordinasi antar walikota yang saling berembuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari sesama kepala daerah.

Selain selaku wadah silaturahmi, Apeksi juga menjadi wahana tukar informasi, saling belajar dan mencontoh kebaikan.
Direktur Eksekutif DPP Apeksi Pusat Sarimun  mengatakan, banyak kota pasca otonomi berani tampil dengan spesifikasi khusus. Seperti Payokumbuah yang kini maju dengan tipikal pertanian dan Kota Solok dengan Perda Etika Pemerintahannya. Kekhasan ini akan menjadi pembelajaran khusus yang akan dibawa ke Mubes Apeksi mendatang di Surakarta. (s)