KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK memang belum menjelajah hingga ke Kota Padang, meski pernah mengirimkan anggota pengawasannya ke pejabat publik, hanya untuk sekedar mengetahui kekayaan. Tapi, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

sudah cukup untuk membuat hati para pejabat yang terlibat dugaan penyimpangan anggaran ketar-ketir. Komisi A DPRD Kota Padang, komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, tidak tinggal diam. Bersama Bawasda, mereka mengambil sikap, bakal menggali, apakah temuan BPK itu nantinya, hanya sekedar ‘gertakan’ atau dapat menyelamatkan keuangan rakyat.

Satu kali berdiskusi, beberapa kasus dugaan penyimpangan sudah mulai terkuak, diantaranya, pengadaan 7 unit mobil puskesmas keliling (Puskel) pada Dinas Kesehatan Kota Padang (DKK). Dana rakyat Rp 1.081 miliar tahun 2007 lalu itu, mulai menuai sorotan wakil rakyat. Menurut Kepala Bawasda Kota Padang Dra Sastri Yunizar Bakri, hingga tahun anggaran (TA) 2007 berakhir, pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Puskel) belum terealisasi.

Bahkan, pada TA 2008 yang telah berlangsung hingga bulan ke enam ini, mobil Puskel itu juga belum diserahterimakan. Karenanya, menjadi temuan BPK. Komisi A melihat itu sebagai satu hal yang harus mendapat perhatian, khususnya pada proses pengadaannya. Mereka memandang, untuk pengadaan mobil itu, seharusnya, Dinas Kesehatan melakukan tender, karena nilainya di atas Rp 50 juta, sesuai dengan Kepres No 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tapi, Dinkes memiliki pandangan lain. Dinkes menyebutkan, telah mencoba mendapatkan calon rekanan (pihak ke-3) dari beberapa perusahaan lain. Apapun alasannya, tetap warga yang harusnya sudah menikmati fasilitas dari dana itu yang telah dikecewakan. Bagaimana, anggota DPRD Kota Padang melihat kasus-kasus ini. Berikut petikannya. (**)