Bicara keterwakilan perempuan,  data Inter-Parliamentary Union 2002 menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Angkanya baru sekitar sembilan persen, sementara di Amerika Serikat sudah mencapai 16,5 persen, Filipina 17,6 persen, dan Vietnam 27,3 persen. Beberapa negara di Eropa bahkan lebih tinggi dari itu.

Demikian juga The Habibie Center mencatat dari hasil Pemilu 1999, perwakilan perempuan di Indonesia hanya 8,8 persen di DPR dan 8,6 persen di MPR. Jumlah keterwakilan perempuan meningkat menjadi 11,6 persen pada Pemilu 2004. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat 89 dari 186 perempuan di parlemen. Menteri Pemberdayaan Perempuan  Meutia Hatta dalam sebuah kesempatan di Padang mengatakan minimnya keterwakilan di parlemen menyebabkan banyak isu dan persoalan perempuan gagal diatasi.

Perempuan katanya, harus masuk politik karena banyak persoalan perempuan yang terlewati, karena kaum laki-laki tidak fokus kesana Dorongan 30 % keterwakilan perempuan itu, katanya, juga harus dibarengi dengan keiklasan kaum laki-laki memberikan kesempatan itu. Selama ini ada anggapan yang berasal dari budaya patriaki, menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dan tidak berkualitas dari laki-laki. Sehingga tidak ada kesetaraan.

Pernyataan Meutia Hatta ini, setidaknya tergambar pada Pemilu 2004 silam. Meski memakai sistem pemilu terbuka, tetapi terbukanya hanya 0,36 persen saja. Buktinya, hanya 2 dari 550 anggota DPR yang mampu mencapai BPP. Dengan kata lain, hampir semua anggota DPR yang terpilih adalah karena nomor urutnya dalam daftar caleg. Mereka terpilih karena caleg perempuan ditempatkan pada nomor sepatu, jumlah perempuan di DPR hanya 11,3 persen.

Sebenarnya dengan sistem proporsional terbuka, faktor popularitas sangat mempengaruhi keterwakilan perempuan di legislatif, termasuk dalam penjaringan di internal partai. Namun kadang kala, caleg perempuan juga tersingkir karena seringkali tidak punya cukup posisi tawar. Pertanyaannya, kenapa di ranah politik, perempuan seakan dihalangi.

Bandingkan di sektor ekonomi, sosial, budaya, posisi perempuan hampir menyamai partisipasi laki-laki. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi di semua lembaga politik di Indonesia. Di DPRD Sumbar dari 55 orang anggota, hanya ada 5 orang perempuan. Sedang di kabupaten/kota dari 550 orang anggota DPRD, hanya 45 orang perempuan  atau sekitar 8,26 persen.

Bahkan ada kabupaten/kota yang tidak ada wakil perempuannya. Padahal lebih 50 persen pemilih Sumbar merupakan perempuan. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Sumbar Afrizalty saat acara Peningkatan Kemampuan SDM Organisasi Perempuan bulan lalu mengatakan, minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menunjukkan perempuan Sumbar belum diberikan kepercayaan untuk berkiprah di bidang pemerintahan dan politik.

Dia mengatakan pemberdayaan perempuan penting dilakukan. Saat ini Sumbar memiliki 70 organisasi yang eksis menangani pemberdayaan perempuan. Kedepan, pengembangan organisasi perempuan difokuskan pada pengembangan kapasitas kelembagaan yang secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan laki-laki.

Salah seorang bakal caleg (bacaleg) Partai Hanura untuk DPRD Kota Padang, Mimi Hariyadi  berharap kuota 30 persen kursi perempuan bisa terpenuhi. “Jangan sampai kaum perempuan terabaikan dalam pemerintahan. Perempuan adalah pilar pembangunan yang tidak bisa dianggap sepele,” ulasnya. Menurutnya, dengan ketentuan kuota perempuan 30 persen, setidaknya bisa membuktikan kualitas perempuan setara dengan lelaki.

Karena bagaimanapun tak ada perbedaan antara perempuan dan lelaki dalam pemerintahan. Sabotase kursi parlemen oleh kaum adam yang terjadi selama ini menurutnya harus segera teratasi. Secara pribadi, dia bertekad mengangkat derajat perempuan. “Zaman sekarang sudah berubah. Dulu wanita hanya kenal tiga pekerjaan, dapur, kasur dan sumur. Tapi sekarang tidak, perempuan juga punya skill untuk merubah wajah bangsa menjadi lebih baik. Satu hal lagi, reformasi yang telah berlangsung selama 10 tahun bukan hanya milik kaum lelaki. Namun juga untuk perempuan.

Kesetaraan gender harus sudah dimulai dari sekarang,”terang Buk Mimi. Perempuan, katanya juga turut andil memajukan negeri. Kalau punya skill apa salahnya untuk maju. Tapi, jangan hanya ingin duduk saja, marilah kita perjuangkan nasip kaum kita. “Saya berharap kepada para wanita pilihan yang maju sebagai kandidat caleg. Jikan nanti sampai duduk hendaklah selalu menjadi pengayom.

Menjadi tempat mengadu pada perempuan,” lanjutnya. Walau tekad awal ingin mengangkat derajat wanita, Mimi Hariyadi juga tidak menampik keinginan merubah rona Padang di semua lini.  “Saya ingin merubah Kota Padang. Mungkin dengan adanya caleg wanita, pembangunan Kota Padang semakin pesat. Tapi, jangan lupakan kesejahteraan perempuan,”terangnya. (***)