|
Mulai 10 September, Pemadaman 3 Jam Saja
SAWAHAN, METRO-- Semakin gencarnya keluhan masyarakat sekaitan
dengan kebijakan pemadaman listrik selama Ramadhan, membuat Komisi D
DPRD Kota Padang mendatangkan manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Cabang Padang ke gedung dewan. Dalam pertemuan yang digelar Jumat (5/9)
itu, Manejer Cabang PLN Padang Musthofa berjanji, sampai 10 September,
PLN hanya akan memadamkan listrik selama 2-3 jam perhari.
Menurutnya, saat diskusi yang dipimpin Ketua Komisi D Sahbuddin BSW, kondisi itu dipicu dengan tingginya curah hujan selama sepekan terakhir. Kabar gembira itu ditambah dengan sumbangan listrik dari PLTA Koto Panjang. “PLTA di Singkarak dan Maninjau juga mampu memasok listrik dengan maksimal,” kata Musthofa didampingi Ass Manajer Cabang Burhaimi dan Supervisor Operasional Ramlizar.
Namun, dia tetap mengemukakan, PLN masih terus mengadakan perbaikan mesin beberapa pembangkit. Katanya, beberapa pembangkit di Sumatera dibangun secara bersamaan. Jadi, tidak salah, kalau perawatannya juga datang secara bersamaan. “Sejak 1997 lalu, PLN belum memiliki pembangkit yang baru dan tetap harus memperbaiki dan merawat yang ada,” lanjutnya.
Musthofa menyebutkan, dari 345 Megawatt (MG) total kebutuhan Sumbar, 127 MW dibutuhkan oleh Kota Padang. Di Kota Padang, katanya, PLN hanya memiliki 1 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yaitu Pauah Limo 54 MG (3x18MW). “Tapi, sistem listrik bukan seperti itu, sebuah pembangkit hanya untuk wilayah itus aja. Melainkan terinterkoneksi (tersambung) se Sumatera,” lanjutnya.
Khusus Ramadhan, lanjutnya, PLN akan memaksimalkan pasokan listrik dari pukul 18.00 WIB - 22.00 WIB dan tidak akan memadamkannya. Namun, untuk pukul 22.00 WIB - 2.30 WIB PLN akan mempertimbangkan pasokan energi listrik. Selanjutnya 2.30 WIB - 6.00 WIB kembali maksimal (tidak padam). 6.00 WIB - 18.00 WIB, kembali berpeluang untuk dipadamkan.
“Setiap hari, PLN Sumbar devisit listrik mencapai 69 MW dan untuk Padang 44 MW. Itu sudah termasuk sumbangan energi dari pembangkit listrik dari Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) seperti Jambi, Bengkulu dan Palembang,” kata Musthofa lagi. “Jadi, kita meminta pengertian masyarakat, akan kekurangan pasokan energi, akibat perawatan dan kerusakan mesin pembangkit.”
Musthofa menambahkan, beberapa pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik di Kota Padang adalah PLTA Maninjau (maksimal 4x17 MW), PLTU Ombilin (75 MW), PLTA Singkarak (4x47,3 MW), PLTA Batang Agam (3 x 3,5 MW) dan PLTU Pauah Limo. “Ada beberapa penyebab PLN kekurangan energi.
Seperti energi primer air, kurangnya batubara dan terhentinya pasolan solar,” tukasnya. Saat pertemuan itu, beberapa Anggota Komisi D DPRD Padang seperti Budiman SAg, Siti Zakiah SP, Aljufri SPd, Erni ZN, Nurmaini Jamar dan Wakil Ketua DPRD Padang H Masdi Ardi juga mengikuti. Para wakil rakyat itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dibawa masing-masing.
Tidak Ada Konpensasi
Beberapa pertanyaan anggota komisi adalah, apakah PLN akan memberikan konpensasi terhadap kerugian yang diderita masyarakat, secara tegas Musthofa menyebutnya tidak. Katanya, sampai saat ini, PLN masih dalam kondisi merugi dan disubdisi pemerintah pusat. “Sebelum terjadinya kenaikan harga minyak dunia, PLN disubsidi Rp 60 triliun. Sekarang, dengan harga yang mencapai $120 perbarel, PLN dibantu Rp 80 triliun,” tegasnya.
Musthofa mengharapkan, masyarakat mampu meminimalkan penggunaan listrik mereka. Bahkan, khusus Ramadhan, karena aktifitas warga banyak diarahkan ke masjid, penumpukan beban maksimal dapat dikuranji. “Kalau orang pada ke masjid, tentu di rumahnya tidak akan banyak alat listrik yang menyala,” pungkasnya.
Sahbuddin pada diskusi yang juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (DP3E) Herriyanto Rustam itu mengharapkan, PLN juga tidak memadamkan listrik saat pelaksanaan Pesantren Ramadhan. “Kita semua berharap, PLN mampu mengakomodir dunia pendidikan dan religi di Kota Padang, tanpa harus mengorbankan perekonomian masyarakat,” lanjutnya. (rvi)
|