“Berharap Mendapatkan Sesuatu yang Besar di Metropolitan”
Jakarta Utara yang merupakan salah satu Kota Administrasi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) Jakarta, dengan jumlah penduduk mencapai 1.173.935 jiwa sudah jelas memiliki persoalan sosial yang lebih kompleks dibandingkan Kota Solok yang hanya berpenduduk 55.567 jiwa saja.

Kalau dibandingkan dari jumlah penduduknya, Kota Solok tentunya baru diperintah oleh setingkat Lurah saja di Jakarta. Namun demikian keberangkatan rombongan DPRD Kota Solok dengan memilih Jakarta Utara sebagai salah satu daerah kunjungan kerja tentunya bukan tanpa pertimbangan.

Beberapa persoalan dan dampak dari perkembangan sebuah kota, mencari pembelajaran dan pengalaman untuk dijadikan masukan demi kemajuan Kota Solok dirasa perlu didapat di salah satu Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan bagian dari kota Metropolitan tersebut. Dengan membawa persoalan penataan pasar dengan kaki limanya, pengelolaan air bersih yang sarat komplain dari pelanggannya, kemajuan pendidikan serta persoalan kependudukan, rombongan DPRD Kota Solok terbang ke Jakarta Utara untuk mencari masukan dan perbandingan untuk diterapkan di Kota Solok, pada tanggal 20 Agustus lalu.

Rombongan yang diawaki Nofviardi Syam selaku wakil ketua DPRD Kota Solok berharap di Kota Metropolitan ini didapat pengalaman dan masukan terhadap beberapa persoalan yang sepertinya sudah menjadi “pakaian” sehari-hari di Kota Solok. Ya sebut saja menyangkut pendataan pedagang kaki lima, perpakiran yang jelas berdampak pada keindahan dan kenyamanan kota menurut Alferidon Kuntau anggota DPRD Kota Solok, dari hari-hari kehari seakan menjadi benang kusut yang terus saja menjadi persoalan yang tidak kunjung ketemu titik penyelesaiannya.

Diruangan Fatahillah di kompleks perkantoran wali Kota Jakarta Utara, setelah beristirahat di salah satu hotel dibilangan Juanda, Jakarta Pusat, keesokan paginya rombongan mendapat sedikit gambaran tentang geliat Kota Administrasi Jakarta Utara setiap harinya dari Wali Kota Jakarta Utara, Drs. HM Effendi Anas M.Si. Boleh dikatakan sama dengan persoalan yang dihadapi Kota Solok, di Jakarta Utara persoalan tanah dan penggusuran masih menjadi persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintahan setempat.

Sedikit bedanya, Pemko Jakut berjuang mengembalikan fungsi lahan milik pemerintahan yang dimanfaatkan dan digarap oleh warga. Sementara di Kota Solok justru persoalan pembebasan lahan milik masyarakat yang sering menjadi batu sandungan dalam pembangunan. Namun yang sangat menggelitik, ketika Ketua rombongan Noviardi Syam yang akrap disapa Edi Kopi memperkenalkan sekelumit tentang Kota Solok yang merupakan salah satu kota di provinsi Sumbar. Secara umum masyarakat minang di ibu kota ini memang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan di Jakarta.

Sebab seperti pengakuan Wali Kota Jakarta Utara Drs HM Effendi Anas, MSi, pedagang dan pelaku bisnis pribumi yang masih kuat bersaing dengan pelaku bisnis non pribumi bertahan di Jakarta merupakan pedagang asal Sumbar. Namun ketika mengetahui jumlah penduduk Kota Solok yang ternyata lebih sedikit dari jumlah warga di satu Kelurahan di Jakut ini, membuat keingintahuan aparatur pemerintahan Jakarta Utara yang hadir dalam pertemuan itu terhadap Kota Solok semakin bertambah. “Hitung-hitung promosi daerah” Bisik Daswir Petra yang ditimpali Yenrizal dengan senyum tertahan sebelum mendapat kesempatan bertanya dalam forum itu.

Meski di Kota Administrasi Jakut tidak ada DPRD-nya, dan hanya Dewan Kota untuk menampung aspirasi publik yang merupakan perwakilan dari kecamatan, Antrisofen dan Sani Mariko terlihat antusias untuk mengetahui peran Dewan Kota terhadap kebijakan daerah. Selain persoalan pasar dengan pedagang kaki limanya, persoalan pendidikan di kota besar Jakarta khususnya Jakut juga tidak luput dari perhatian rombongan DPRD Kota Solok yang juga mengikutsertakan pendamping dari SKPD, sekretariat dewan dan wartawan.

Imam Abral, Ahmad KS dan Manshar Rukun salah seorang anggota DPRD Kota Solok mencoba menggali perkembangan Sekolah Kejuruan di Kota Jakut, karena menurutnya kebijakan itu cukup bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kejuruan di Kota Solok yang mungkin saja tidak menjadi sekolah favorit bagi siswa dan masyarakat.
Dari penjelasan Wali Kota Jakut Effendi Anas, untuk menjadikan Sekolah Kejuruan agar menjadi sekolah yang diminati bukan saja sekedar kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sekolah kejuruan.

Tidak ada pengalihan sekolah dari SMA menjadi SMK, akan tetapi beberapa terobosan seperti melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang siap menampung para lulusan sekolah kejuruan juga diupayakan. Yang lebih penting membuka sekolah kejuruan juga memperhatikan tingkat kebutuhan kalangan industri dan dunia usaha serta perkembangan sehingga disamping para lulusan mendapat peluang kesempatan bekerja, akan tetapi dunia usaha-pun akan terbantu dalam kebutuhan tenaga kerja.

Sebelum rombongan turun kelapangan, Wali Kota Jakut Effendi Anas berharap dari kunjungan DPRD Kota Solok ini perkembangan Kota Jakut dapat mewarnai perkembangan Kota Solok kedepan. Sebelum meninggalkan kompleks perkantoran wali kota Jakarta Utara, suasana dan pelataran halaman perkantoran tersebut sempat menjadi perhatian rombongan. Secara berseloroh Zulfadli dan Marjhoni anggota rombongan mengungkapkan dari sekian banyak kendaraan yang parkir namun tidak terlihat di halaman perkantoran tersebut.

Ternyata kedisiplinan menyangkut perpakiran di kompleks perkantoran Wali Kota Jakarta utara cukup terlihat, karena seluruh kendaraan yang parkir berada dipelataran parkir yang sudah disiapkan di areal belakang. Mungkinkah apa yang didapat di Ibu Kota ini juga bisa diterapkan di Kota Kecil seperti Kota Solok ini?. Yang jelas sebagai perbandingan dan masukan demi kemajuan kota solok yang didapat dari kota metropolitan ini sudah berada dalam kantong rombongan DPRD Kota Solok. (***)