TAK semua orang dapat merasakan pendidikan tinggi, bahkan hingga ke luar negeri. Umumnya mereka terbentur problem klasik, yaitu biaya. Namun, dua tahun belakangan ini, para pelajar, terutama aktivis mahasiswa, di Indonesia dikejutkan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tepatnya biro perencanaan dan kerja sama luar negeri (BPKLN), yang mengeluarkan program beasiswa unggulan bagi para aktivis.

Program beasiswa tersebut mencakup pemberian jaminan uang kuliah, biaya buku, biaya hidup, dan student exchange ke negara-negara di ASEAN. Penerima beasiswa unggulan aktivis ini diutamakan para pimpinan organisasi kemahasiswaan.

Beasiswa tersebut secara konsep bertujuan mengembangkan kemampuan dan wawasan para aktivis mahasiswa dalam menghadapi era globalisasi. Aktivis mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata atas permasalahan bangsa dan memiliki daya saing yang tinggi. Pascapeluncuran program ini pada 2007, para aktivis mahasiswa menyikapinya dengan berbagai pandangan berbeda.

Pertama, pandangan aktivis yang melihat bahwa program ini merupakan cara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membungkam sikap kritis para aktivis terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, pandangan yang melihat bahwa beasiswa ini hanya untuk menghabiskan sisa anggaran APBN karena beasiswa dibagikan pada November-Desember.

Ketiga, pandangan aktivis yang melihat bahwa program beasiswa unggulan aktivis ini merupakan good will pemerintah yang hendak memberikan perhatian yang lebih terhadap kemampuan dan bekal para aktivis mahasiswa dalam menghadapi tuntutan zaman. Sikap kritis yang melihat bahwa itu adalah bentuk dari intervensi pemerintah terhadap aktivis sah-sah saja.

Namun di satu sisi kita harus melihat bahwa pada dasarnya beasiswa yang dikeluarkan pemerintah adalah uang rakyat. Aktivis mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut harus menjaga amanah uang tersebut untuk meningkatkan kualitas aktivis agar dapat menjawab permasalahan rakyat Indonesia. Untuk itu, sikap kritis dan waspada yang dimiliki aktivis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah harus tetap dijaga, tetapi harus dibarengi dengan berpikir positif dan konstruktif.

Dengan berpikir positif, akan terlihat apa sisi positif dari sebuah kebijakan, sedangkan berpikir konstruktif akan memberikan nilai tambah yang membuahkan karya konkret. Penulis bahagia banyak aktivis mahasiswa yang selain berpikir kritis dan waspada juga terbiasa untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melihat suatu problem sosial. Salah satu di antaranya adalah alumnus penerima beasiswa unggulan aktivis selepas mengikuti program student exchange ke beberapa negara di ASEAN.

Mereka melakukan gerakan konkret di masyarakat mulai dari membentuk forum peduli pendidikan, bimbingan belajar gratis, bakti sosial peduli pendidikan anak bangsa hingga membangun rumah belajar. Itulah yang membuat beasiswa unggulan aktivis menjadi program yang layak untuk terus diwariskan. Semoga pemerintah dapat terus meningkatkan program ini.(*/net)