ANCAMAN krisis ekonomi atau krisis moneter (Krismon) seperti tahun 1997 silam kembali menyelimuti Indonesia. Anjoknya ekonomi negara adikuasa Amerika Serikat adalah penyebab utamanya. Kemarin, nilai tukar Rupiah kembali melemah atas mata uang Dolar USA sebesar Rp 9600/Dolar. Bagaimana dengan kondisi ekonomi di Sumbar dan Kota Padang?

Tidak perlu mendapatkan penjelasan terlalu jauh, bagaimana APBD Kota Padang akan terimbas dengan kondisi itu. APBD 2008 telah disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2007 dengan nilai total sebesar Rp 926.193.379.597 masih belum cukup untuk biaya kota ini. Bahkan, perubahan anggaran diusahakan menjadi Rp 101.680.223.957.

Otomatis, turunnya harga mata uang Indonesia, akan mengakibatkan naiknya harga-harga. Nah, bagaimana kota ini tidak akan terimbas, kalau harus kembali kapangkabut untuk menyelesaikan keuangan saja. Beberapa SKPD Padang mengaku masih berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diakomodir APBD 2008. Contohnya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) yang masih melakukan proses tender beberapa proyek fisik.

Meski sudah merealisasikan 82,85 persen dari total anggaran pembangunan fisik Rp 88,3 miliar. Dilihat dari capaian program SKPD hingga triwulan kedua kemarin saja, masih banyak SKPD yang tidak mencapai target. Contoh SKPD yang realisasi proyek fisiknya masih rendah adalah Dinas Pendidikan. Dari anggaran total Rp 41 milar, mereka baru menyelesaikan sekitar 51 persen saja.

Sama halnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelesaikan 53 persen dari total anggaran Rp 6 miliar. Dinas lain, Dinas Kesehatan, dari total anggaran Rp 45 miliar baru realisasinya 58 persen. Kemudian disusul Dinas Pertanian, dari Rp 9 miliar, yang sudah terealisasi sekitar 60, 26 persen. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari total anggaran Rp18.205.573.796, realisasinya 67,40 persen.

Beruntung bagi proyek-proyek yang telah selesai ditender dan dilaksanakan pengerjaannya. Tapi, bagi yang belum, maka akan dikhawatirkan tidak akan tercapai hingga tahun penggunaan anggaran dilaksanakan. Apakah seluruh pekerjaan yang tertunda itu akan tetap dipaksakan dengan capaian yang kinerja minim. Bagaiman Anggota Dewan menyikapinya? Berikut petikan wawancaranya. (*)