PAYOKUMBUAH, METRO-- Fraksi Golkar tajam menelisik dengan mempertanyakan hadirnya Plaza Payokumbuah. “Apakah sesuai dengan Perda Tata Ruang dan Tata Kota?Pertanyaan yang disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar Mirwan SH, disampaikannya di Sidang Paripurna DPRD Kota Payokumbuah membahas Ranperda RPJMD, Senin (13/10) kemarin di Ruang Sidang DPRD.

Fraksi Golkar dengan singkat mempertanyakan tentang pembangunan Plasa Payokumbuah apakah telah sesuai dengan hukum dan aturan kota? Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan tentang database kota yang dipandang masih minim.

“Apakah RPJMD telah mengacu dengan database yang lengkap?” tanya Fraksi Golkar. Termasuk tidak sejalannya pembangunan fisik di Kota Payokumbuah yang masih tambal sulam. Banyak pembangunan kota yang morat-marit sebab kualitas dan perencanaan yang tidak baik.

Rapat yang dihadiri oleh Walikota Josrizal Zain dan Wawako Syamsul Bahri, juga dikomentari oleh Syafril SIQ SAg yang menjadi juru bicara Fraksi PBB. Syafril bahkan lebih keras lagi menyayat masalah lalainya Pemko mengajukan RPJMD Kota Payokumbuah yang sejatinya telah harus diserahkan ke Dewan tiga bulan setelah dilantiknya pasangan Wako dan Wawako.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disebut FPBB sudah beberapa kali diingatkan agar segera diserahkan ke dewan. Namun, baru-baru ini akan dibahas, setelah setahun Wako Josrizal memerintah di Kota Payokumbuah. FPBB menyinggung sampai-sampai ke penggratisan layanan publik yang real dan menyentuh ke masyarakat terbawah.

“Kami menyarankan agar dicarikan formula yang tepat agar pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan. Formula kebijakan lelang jabatan pun pantas kita lakukan agar benar-benar sesuai dengan yang diinginkan,” ungkap Syafril.
Sementara, fraksi PAN yang dijurubicarai oleh Syukri Yusuf menyatakan bahwa RPJM Daerah Payokumbuah akan sangat menentukan pembangunan. Sebab, RPJM akan menjadi acuan penting dan tonggak keberhasilan arah kebijakan.

“Makanya, mari sama-sama kita lakukan percepatan pembangunan lewat suksesnya RPJM ini. Namun, tanggapan Fraksi PKS yang dibacakan oleh Wardi Munir menyentil Wako Josrizal bahwa perencanaan yang gagal tentunya akan membuat hasil yang tidak jelas di hasil kegiatan nantinya. Fraksi PKS memandang bahwa program Pemko harusnya sudah berlandaskan ke RPJM. Tetapi, Perwako 36/2007 masih dipakai sampai hari ini untuk landasan program pembangunan.

Fraksi PPP pun mendesak disegerakannya RPJMD ini terealisasikan. Termasuk seluruh rencana Pemko yang akan membangun sekolah, landmark kota serta kampus-kampus di Payokumbuah. Terkait prioritas pembangunan ke depan, integral, universal dan pembangunan di semua sektor; PKS melihat pembangunan kota saat ini masih sistem tanam tebang.

Pemko sendiri diberi waktu besok untuk menjawab pandangan umum Fraksi ini. Wako Josrizal bersama tim Pemko tentunya harus memberikan jawaban banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi ini. “Kita akan jawab Rabu depan. Insya Allah RPJM Kota Payokumbuah segera terealisasi, agar pembangunan kota telah legal dan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Josrizal usai paripurna berlangsung.(s)