LIMOPULUAH KOTO, METRO-- Kepala Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Limopuluah Koto Arius Jonnaidi SE mengatakan, ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut sebaiknya mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara umum.

“Salah satu yang menjadi indikator komposit yang bisa dipergunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Arius kepada POSMETRO, Selasa (2/12) di ruang kerjannya di Tanjungpati.

IPM atau Human Development Index (HDI) diperkenalkan pertama kali oleh Unitet Nations Develpoment Programe (UNDP) pada tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara, sehingga bisa dipergunakan untuk perbandingan antar wilayah dalam suatu negara.

Maka BPS sejak tahun 1990 telah mulai menyusun IPM seluruh Propinsi dan kabupaten/kota untuk melihat perbandingan kenerja pembangunan manusia antar propinsi dan kabupaten/kota.

Dari perspektif UNDP pembangunan manusia dilihat sebagai upaya sistematis dan terencana untuk membangun kemampuan manusia. UNDP memformulasikan bahwa pembangunan manusia adalah usaha peningkatan produktivitas dan pemberdayaan penduduk secara merata.

“Intinya, konsep pembangunan manusia yang dilontarkan oleh UNDP tersebut merefleksikan keinginan bahwa pembangunan tidak boleh lagi menempatkan penduduk hanya sebagai objek (tujuan) seperti yang dianut oleh paradigma lama, tetapi juga harus menempatkan penduduk sebagai subjek (pelaku) pembangunan, “ujar Arius dengan serius. (nur)