Saat ini ada 2 tamu online
Anak Muda Berebut Jadi PNS, Proyek Sumbar Didominasi Pekerja Luar pdf  | cetak |
Rabu, 03 Desember 2008
PADANG, METRO-- Sudah menjadi rahasia umum, para pekerja dari Pulau Jawa mendominasi kebutuhan tenaga kerja proyek pembangunan di Sumbar dari tahun ke tahun. Bahkan, untuk proyek-proyek kelas “teri” sekalipun, tenaga kerja asli Sumbar masih kalah bersaing dengan tenaga kerja “impor” itu. Apalagi untuk kebutuhan pekerja pada pembangunan proyek-proyek besar dari dana APBD ataupun APBD Provinsi.
Meski hasil dari pekerjaan itu--baik berupa bangunan gedung, irigasi, jalan dan lainnya-- tertinggal dan dimanfaatkan di Sumbar, tapi biaya pengerjaan akan menguap ke Pulau Jawa. Andaikan seorang pekerja mendapatkan gaji Rp 1-1,5 juta per bulan saja, sekitar 80 persennya akan dikirim kepada keluarga mereka di tempat asal, berapa dana yang hilang? Sementara, warga Sumbar hanyalah penyedia makan dan minum para tukang di beberapa proyek.

Dalam beberapa kegiatannya, Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi SH MM masih optimis akan terjadi pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 6,4 persen di Sumbar. “Kondisi ini akan mustahil tercapai, ketika Sumbar belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk mengerjakan proyek-proyek APBN dan APBD. Kita hanya akan menjadi penikmat semu saja,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumbar Asnawi Bahar.

Imbas dari kondisi ini adalah, masyarakat Sumbar tidak akan mampu mendapatkan pendapatan yang layak dan tetap menjadi miskin. Kalah saingnya mereka (tenaga kerja-red) itu, membuat tingkat pengangguran semakin tinggi. Tidak salah kiranya, kalau 68.680 anak muda Sumbar saling berebut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang hanya menyediakan 5976 formasi di 19 kab/kota itu.

Ekonom Universitas Andalas (Unand) Prof Dr Elfindri menilai, hal ini karena kultur turunan yang mengakar di Sumbar. Di samping kalah bersaing mendapatkan pekerjaan itu. Katanya, pekerja Sumbar sebetulnya tidak kalah bersaing dengan para pekerja Jawa, kalau diberikan kesempatan yang sama. Tapi, budaya kerja yang masih memilih-milih masih mendominasi anak-anak muda dari berbagai tingkatan pendidikan itu.

Upah yang ditawarkan oleh para kontraktor, lanjutnya, belum menjadi satu hal yang menarik perhatian bagi tenaga kerja Sumbar yang memiliki karakter yang aneh. Berbeda dengan Orang Jawa yang rela dibayar murah dan masih sempat mengirimkan uang hasil kerjanya kepada keluarga masing-masing. “Jadi, sangat sulit mengharapkan tenaga kerja Sumbar membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan mereka sebagai pekerja di proyek,” lanjutnya.

Balai Latihan Kerja atau BLK, kata Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X Sumbar, Riau, Riau kepulauan dan Jambi, belum memberikan jaminan yang jelas untuk mengatasi kemiskinan. “Jumlah pengangguran ini terlalu banyak. Tidak akan ada lapangan kerja yang menampung mereka. Jadi, BLK hanyalah sebagian solusi saja,” kata Elfindri.

Elfindri mengharapkan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) terus melakukan pendataan terhadap tenaga kerja dan melakukan klasifikasi keahlian masing-masing. Bagi yang tidak memiliki keahlian khusus harus diberikan pembinaan yang konkrit dengan solusi juga memberikan tempat magang untuk mempraktekkan keahlian itu.

“Percuma mendidik, kalau tidak ada tempat untuk mereka bersentuhan lansung dengan lokasi kerja yang sesuai. Setelah magang, harusnya para tenaga kerja itu juga diberikan sertifikasi dan disalurkan ke lokasi-lokasi penampungan tenaga mereka,” kata Elfindri yang telah berkali-kali memberikan masukan ini kepada pemerintah.

Tapi, dia mengakui, sangat sulit melakukan perubahan terhadap budaya malas yang masih menghinggapi tenaga kerja. Menurutnya, hal itu adalah produk peradaban yang diciptakan oleh pembangunan selama ini. “Dalam kondisi krisis ini, seharusnya orang muda tidak lagi memilih-milih pekerjaan,” pungkasnya.

Terakhir, Elfindri masih menginginkan pemerintah melakukan perbaikan terhadap pendidikan. Cobalah mengubah mind set (cara pandang-red) para pemuda Sumbar untuk dapat bekerja tidak lagi ingin enak dan mendapatkan bayaran tinggi saja. “Kalau ini sudah diubah, tentu pertumbuhan ekonomi akan dapat dicapai sesuai dengan target,” kata Elfindri. (rvi)
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
peristiwa.gif

Dukun Gandakan Uang di Kantor Partai Demokrat, Pengurus DPD Kaget Didatangi Polisi Jambi

06.01.2009

BATAM, METRO--Gudang logistik Kantor DPD Demokrat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ternyata dijadikan ketuanya Abdul Azis yang menjadi tahanan…

banner_padek.gif

metro_padang.gif

Polisi Tidur Rentan Bahaya

07.01.2009 | Metro Padang

SAWAHAN, METRO--Keberadaan polisi tidur (portal jalan) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku membuat prihatin anggota legislatif Kota Padang.…



advert-4.jpg

indosat.gif