PROTEKSI ekonomi yang dilakukan pemerintah, menjadi penyebab mahalnya harga minyak tanah (Mita). Selain itu, distribusi Mita menjadi terbatas karena adanya praktek monopoli. “Jika harga minyak ingin diturunkan, pemerintah tinggal menambah subsidi. Tapi itu belum dilakukan mengingat anggaran yang terbatas,” kata Firwan Tan, di Padang, Rabu (3/12).

Rendahnya kemampuan subsidi pemerintah, menurut Firwan, karena dibayangi defisit anggaran buntut tingginya angka impor. Guna mengantisipasi kenaikan harga minyak, perlu diperkuat sektor ekonomi daerah. Selama ini, pemerintah dinilai belum berhasil meratakan pembangunan di tingkat daerah. Sehingga, sejumlah barang kebutuhan hanya terpenuhi bila dilakukan impor.

Sementara itu, terbatasnya distribusi minyak tanah, kata Firwan, disebabkan pengelolaan yang dipegang satu perusahaan saja. “Kompetitor tidak ada, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tergantung kebijakan pemerintah saja,” tambahnya. Alumni Institut Politeknik Perancis ini menilai, prestasi pemerintah saat memutus kontrak utang dengan IMF belum mampu memperbaiki kemampuan belanja negara.

Imbas semua itu, sejumlah harga kebutuhan pokok termasuk minyak tanah sulit dikendalikan. Untuk itu dia menegaskan, sektor ekonomi daerah perlu digiatkan agar daya beli masyarakat tetap ada meskipun jauh dari pemerintah pusat. “Kebijakan secara nasional sulit untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu daerah harus mandiri di bidang ekonomi,” ulasnya.(ru)