Mengingat upaya pengarus utamaan gender (gender mainstreaming) menjadi pendekatan umum pada setiap pembangunan nasional dan global, maka kesetaraan gender menjadi ciri pembaharuan suatu pemerintahan. Sejak kesepakatan ICPD, 1994 di Kairo, kesetaraan dan keadilan dalam Wanita dan Keluarga telah menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan program nasional. Dari aspek sosial dan hukum, sesungguhnya wanita secara kodrati, memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan fisik.

Namun dimasa sekarang, akibat tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin berat, tidak ada lagi batasan bagi wanita untuk melakukan tugas-tugas fisik. Demikian pula dalam kegiatan non fisik seperti; politik, ekonomi dan perdagangan. Peran non fisik inilah yang sering dituntut oleh para kaum wanita masa kini dalam kesetaraan gender.  Perbincangan hangat dengan Kepala Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kota Padang, Dra Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M.Si dalam rangka memperingati Hari Kartini, berbagai persoalan seputar peranan perempuan kembali diapungkan.

Berikut penuturannya yang dirangkum wartawan POSMETRO Heru Dahnur, dalam perbincangan di rumah Sang Srikan di Jalan Cindua Mato No. 13 Lapai Padang, Sabtu (20/4). Wanita anggun yang akrab disapa Sas ini menekankan peranan wanita harus diakui dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya selaku ibu rumah tangga, namun lebih dari itu wanita harus mampu menjadi pelaku ekonomi dan menafkahi keluarga. Semangat Hari Kartini menurut penggagas kumpulan cerpen “Perempuan Dalam Perempuan” yang diterbitkan Forum Sastra Wanita Tamening tahun 1995 itu harus dipahami sebagai sosok percontohan dari eksistensi seorang wanita. Dikatakan Sastri, wanita harus dipandang secara profesional sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Namun kelemahannya, kapasitas itu terkadang tenggelam dengan persepsi masyarakat yang salah dan tidak berimbang.

“Kita akan mengutuk habis seorang perempuan yang tertangkap berbuat tidak senonoh, sementara itu yang laki-lakinya tidak pernah dipermasalahkan,” sesal wanita kelahiran Pariaman ini. Sembari memperlihatkan berbagai album foto yang menceritakan peranan dan kegiatan yang pernah dilakoni kaum hawa tingkat regional dan internasional tersebut, ibu empat anak ini berharap masyarakat bisa menilai seorang perempuan itu sebagai salah satu kekuatan pembangunan. Seperti yang dirangkum undang-undang, bahwa 30 persen peran di organisasi maupun lembaga harus diisi oleh perempuan. “Ini yang harus kita ingat dan bersikaplan sesuai perundangan yang berlaku itu,” ujarnya.  “Perempuan lebih banyak disorot sisi lemahnya, sementara peranan yang lebih kuat dari itu hampir tidak pernah ditonjolkan,” kata alumni Jurusan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Program Pasca Sarjana Unand itu antusias.

Pernah berkeliling dunia membuat Sastri semakin paham dengan peranan seorang perempuan. Perjalanan lintas negara yang dilakukannya itu juga tidak luput dari kegiatan yang berangkat dari persoalan perempuan. Berkunjung ke New York, Australia dan Malaysia tidak pernah lepas dari misi meningkatkan harkat dan martabat seorang perempuan. Terakhir kali sewaktu menjabat Vice President Pergerakan Perempuan Melayu Islam, dia menjadi satu-satunya wanita Indonesia yang mendapat gelar Anugerah Tun Fatimah dari Perdana Mentri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Lebih jauh disebutkan Sastri, penyetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, karena di dalam UUD 1945 pasal 27 disebutkan, setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukannya di dalam hukum yang didukung dengan UU No 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi Terhadap Wanita.

“Penyetaraan gender ini harus segera kita lakukan secara bersama utamanya kepada para pemimpin pengambil keputusan. Dimana para pengambil keputusan harus sama-sama memiliki komitmen untuk menghapuskan semua ini. Apalagi saat ini eranya adalah otonomi daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini,” ujarnya. Dikatakannya, penyetaraan gender, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, yang diawali pada 1978 dengan dijadikannya pemajuan dan peningkatan peran dan kedudukan perempuan sebagai bagian dari politik dan kebijakan pembangunan nasional. Pada tahun yang sama juga dibangun mekanisme nasional pemajuan perempuan yang ditandai dengan pengangkatan seorang Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang akhirnya berubah menjadi Kementrian Pemberdayaan Perempuan.

Reformasi Perspektif

Berkali-kali wanita kelahiran 20 Juni 1958 itu menyebutkan agar masyarakat merubah cara pandang mereka terhadap peranan kaum wanita. Mengapa di era yang sudah maju ini kita masih terikat dengan paradigma yang salah. Bahkan dari segi adat, wanita mengambil peranan penting. Itu dibuktikan dengan sistem kekerabatan yang mengurut garis keturunan berdasarkan ibu. Peranan perempuan menurut Sastri bisa berfungsi ganda dan bisa pula beralih fungsi. Dicontohkannya dalam sebuah kekeluargaan jika seorang Istri yang menafkahi keluarga maka wajar saja seorang suami mengambil tugas-tugas yang berhubungan dengan rumah tangga. Tapi itu masih sulit diterima. “Kita akan merasa ganjil bilamana melihat seorang laki-laki menghidangkan segelas air kepada tamu yang berkunjung ke rumah,” ujar Sastri.

Dari segi kualitas, perempuan kata Sastri tidak pernah ketinggalan dibandingkan laki-laki. Hal ini mengacu pada jumlah lulusan berpredikat terbaik di sejumlah perguruan tinggi yang hampir selalu 70 persen di antaranya diisi kaum wanita. Begitu pula halnya dengan lulusan tingkat SLTA yang mana nilai terbaik lebih sering di dominasi perempuan. Perubahan ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Mulailah dari diri sendiri sebagai teladan, dan mulailah di rumah kita sendiri. Didiklah anak-anak kita untuk bisa menghargai wanita setara dengan pria. Mengubah persepsi masyarakat, tidak bisa instan. Waktu yang akan mengubahnya. Bila pemimpin masyarakat memberi contoh yang baik, bila perempuan-perempuan cerdas mulai bermunculan menjadi tokoh masyarakat, otomatis persepsi akan tumbuh berganti lebih baik. (*)