Home arrow Metro Sumbar arrow Bukittinggi arrow BLSM Picu Pertikaian Masyarakat

BLSM Picu Pertikaian Masyarakat E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Thursday, 20 June 2013

AGAM, METRO-Belum hilang dari ingatan bagaimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi penurunan subsidi atas kenaikan BBM di masa lalu dibagikan, kini telah datang pula Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bercermin dari sistem pembagian BLT di masa lalu, tidak sedikit polemik dan dilema yang ditimbulkan hingga memecah belah masyarakat nagari. Hal itu dipicu kecemburuan sosial satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sebab saat BLT ada masyarakat pada mengaku miskin.

Dikhawatirkan, apa yang terjadi di masa lalu terulang kembali 2013, jika pemerintah tidak memiliki sistem yang tepat dalam penyaluran BLSM kepada masyarakat. Sebab, pada BLT setiap nagari membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai data untuk nagari dalam melihat berapa jumlah Rumahtangga Miskin (RM) dan berapa  rumah tangga sejahtera (RS). Walau pada hakikatnya pemerintah tetap memakai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyaluran BLT dulu dan tetap dibagikan melalui kantor Pos dan Giro.

”Kalau sistem penyalurannya sama dengan BLT, maka BLSM ini juga berpotensi memecah belah masyarakat nagari dengan pemerintah nagari. Kita akan lihat dulu bagaimana cara penyalurannya, kalau seperti BLT akan timbul kecemburuan sosial. Sebab, yang menentukan siap yang menerima BLT tetap BPS, dan TKPK yang dibentuk setiap jorong hanya untuk data nagari, tapi jika dibutuhkan BPS kita berikan,” ungkap Wali Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuah, Agam Hendrizal Pakia Mudo, Kamis (20/6) menanggapi pembagian BLSM atas kompensasi subsidi BBM.

Disebutkannya, sampai sekarang belum ada sosialisasi bagaimana cara penyaluran BLSM hingga ke nagari. ”Sampai sekarang belum ada pembekalan wali nagari atau sosialisasi terkait cara pembagian BLSM ini. Seharusnya sudah disosialisasikan, sehingga wali nagari bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait BLSM ini, jangan sampai masyarakat nagari dipecah belah oleh BLSM ini,” tuturnya.

Wali nagari berprestasi itu meminta kepada pemerintah terkait untuk menjelaskan kategori miskin yang berhak mendapatkan BLSM.

”Harus jelas poin-poin miskin itu, kalau tidak, akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sebab, saat bantuan itu ada banyak orang miskin tiba-tiba,” jelasnya mengharapkan pemerintah menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan BLSM, dan harus dijelaskan kategori miskin.

Lurah Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi Yelrizon menyebutkan, penyaluran BLSM tergantuang bagaimana menentukan seseorang penerima sesuai dengan kategori miskin yang sudah ditentukan pemerintah. Jika tidak, tentu akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

”Kalau penyalurannya tepat sasaran, dan betul-betul sesuai dengan kriteria miskin yang ditentukan pemerintah, saya yakin tidak akan ada gejolak, terkecuali jika tidak tepat sasaran dan melenceng dari kategori miskin baru akan timbul gejolak,” sebutnya.

Dikatakannya, hingga kini belum ada sosialisasi terhadap penerima BLSM di masyarakat, dan juga belum ada ketentuan kategori miskin yang berhak menerima BLSM.

”Harus dijelaskan kriteria miskin itu, kemudian juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, sampai sekarang kita belum tahu ya. Jika sudah ada kriteria miskin itu, kita berharap semua lembaga  diajak dalam hal ini sebutlah itu niniak mamak, alim ulama, RT dan RW guna menghindari gejolak di masyarakat akibat BLSM yang tidak sesuai kriteria, karena data dari BPS dan pemerintah kelurahan hanya membagikan kupon kemudian masyarakat dipersilakan mengambil lansung kekantor POS, seperti itu dulu waktu BLT,” jelas lurah berprestasi itu. (r)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >