Home arrow Metro Sumbar arrow Payakumbuh/50 Kota arrow Anggaran Pelayanan Publik Dipastikan Naik

Anggaran Pelayanan Publik Dipastikan Naik E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Thursday, 20 June 2013

LIMAPULUHKOTA, METRO-Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo memastikan, kendati beban pembayaran belanja aparatur cukup tinggi. Namun, dana untuk pelayanan publik APBD Limapuluh Kota dipastikan tetap ditingkatkan, minimal di atas 30 persen. Di RSUD dr Ahmad Darwis misalnya, dari Rp16,2 miliar alokasi APBD 2012, sebesar Rp4 miliar lebih digunakan untuk pelayanan publik. Artinya, di sini terdapat  kenaikan belanja publik sebesar 56,3 persen pada 2013 ini.

”Begitu juga pada BPMPPT. Dari Rp3,16 miliar lebih alokasi APBD tahun 2012, sebanyak Rp556,6 juta atau sebesar 17,57 persen diperuntukan buat belanja publik. Anggaran belanja publik ini naik sebesar 31,26 persen pada 2013 ini,” kata Bupati Alis Marajo, saat ekpose kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penilaian Citra Bhakti Abdi Negara di Sarilamak, Harau, Rabu (19/6).

Dikatakan, tidak berbeda dengan anggaran pada SMAN 1 Suliki tahun ini memperoleh anggaran pelayanan publik Rp8,7 miliar lebih. Angka itujauh lebih besar dari tahun 2012 yang hanya Rp6,5 miliar. Peningkatan anggaran belanja publik di sekolah ini mencapai 34,21 persen. Kehadiran tim penilaian Citra Bhakti Abdi Negara dari Pemprov Sumbar sangat ditunggu guna melihat seberapa jauh Pemkab melakukan kegiatan pelayanan publik.

Selain itu, juga untuk mengetahui sampai di mana keberhasilan pemkab melakukan fungsi memerintah. Sebab, memerintah itu adalah melayani publik  dengan aturan kebijakan. Sebelumnya Ketua Tim Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dari Pemprov Sumbar Djon Lizar menyebutkan dalam penilaian ini akan melihat persoalan yang berkaitan dengan visi dan misi Limapuluh Kota.

Persoalan itu antara lain masalah standarisasi pelayanan publik dan standar pelayanan minimal pada rumah sakit. Berikut, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan dukungan sumber daya manusia. Tak kalah pentingnya dukungan masyarakat terhadap pelayanan  publik. Selain itu tim juga akan melakukan uji indikator kondisi riil di lapangan.

Dikatakan, proses penilaian Citra Bhakti Abdi Negara ini intinya sebagai introspeksi bagi kabupaten dan kota untuk mengetahui sejauh mana peningkatan dan terobosan-terobosan di bidang pelayanan publik. (kr)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >