Home arrow Metro Sumbar arrow Bukittinggi arrow Ikuti Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum, Ratusan Orang Dilibatkan

Ikuti Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum, Ratusan Orang Dilibatkan E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 21 June 2013

BUKITTINGGI, METRO-Lebih dari 600 utusan masyarakat yang berasal dari unsur LPM, RT/RW, Kader Posyandu, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan LKAAM beberapa Kelurahan di Bukittingi mengikuti acara Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum di Hall Balai Kota Bukittinggi, yang dimulai Selasa (18/6). Acara yang berlangsung selama enam hari sejak 18-27 Juni 2013 ini (tidak tiap hari) dibuka Wali Kota Bukittinggi Ismet Amzis.

Dalam sambutannya, Ismet mengharapkan, sosialisasi kali akan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar lebih memahami dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Bukittinggi. Sesuai amanah UU 32/ 2004, ada tuntutan kepada pemda baik propinsi/kota bahwa Perda bertujuan untuk penyelenggaraan otonomi daerah. ”Kebedaraan Perda akan mempemudah tugas pembantuan dari pusat ke daerah,” katanya.

Menyikapi hal ini, lanjut Ismet, menjadi keharusan dan kewajiban bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan untuk menempatkan Perda sebagai dasar yuridis dalam semua kebijakan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi Pemda dan warga masyarakat.

Sosialisasi kali ini, ungkap Ismet, berkaitan dengan tiga materi, dua di antaranya Perda yaitu Perda menyangkut tata perizinan bangunan dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sedangkan satu materi lainnya berkenaan dengan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tingkat Kota Bukittinggi.

Selepas ikut sosialisasi ini harap Ismet, warga masyarakat akan menjadi sadar kewajibannya mematuhi norma hukum proses mendirikan bangunan atau IMB. Hal ini demi pengendalian tata ruang kota. Kalau tidak dilakukan secara konsisten, niscaya Bukittinggi akan menjadi kota yang semrawut dan tidak teratur. ”Pada akhirnya Bukittinggi tidak lagi menjadi Kota Pariwisata yang tertib, menjunjung tinggi nilai estetika keindahan kota dan aman dari segala aspek,” ucapnya.

Berkaitan dengan Perda KTR, katanya, bukan berarti melarang merokok, tapi mengatur atau membatasi kawasan tertentu dalam ruang kota yang melarang siapapun menjual dan  menikmati rokok. Sementara berkaitan dengan keberadaan BPSK, badan ini adalah lembaga akses informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar untuk konsumen maupun pelaku usaha. Sebagai kota perdagangan dan jasa kita sangat membutuhkan kerangka regulasi yang mengatur perlindungan konsumen untuk memperkokoh dan memberikan landasan yang kuat akan keberadaan kota ini

Sementara Kepala Bagian Hukum dan HAM Herriman, SH, M.Hum sebagai penyelenggara menyatakan materi menyangkut tata perizinan bangunan akan disampaikan unsur pimpinan Dinas Pekerjaan Umum. Materi Kawasan tanpa rokok oleh pimpinan Dinas Kesehatan, dan sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen dipaparkan oleh pimpinan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan. Sosialisasi lanjut Herriman diharapkan membantu penyatuan persepsi atau perda-perda yang berlaku di Kota Bukittinggi. (wan)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >