Home arrow Metro Sumbar arrow Penerima Kompensasi Harus Miliki KPS

Penerima Kompensasi Harus Miliki KPS E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 21 June 2013

PADANG, METRO-Pemprov Sumbar masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) dalam pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Saat ini, status pemprov masih menunggu pengumuman besaran kenaikan BBM dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu petunjuk dan tata cara penyaluran BLSM. Apakah perlu melakukan pendataan kembali ke lapangan atau memakai data yang ada sekarang. BPS sendiri belum melapor ke kita,” ujar Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar, Jumat (21/6).

Ali menambahkan, hingga saat ini pemprov juga belum menerima rincian untuk Sumbar, dari program kompensasi kenaikan harga BBM. Baik itu untuk bantuan untuk siswa miskin, beras untuk rakyat miskin dan program infrastruktur. ”Rincian untuk Sumbar itu masih kita tunggu,” tegasnya.

Terkait adanya rencana kenaikan BBM, Forkompinda Sumbar telah melakukan pertemuan pada Rabu (19/6). Dalam pertemuan tersebut dihasilkan bahwa Pertamina memastikan ketersediaan BBM aman untuk Juni dan Juli 2013. Selanjutnya, pemprov akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum.

“Biasanya, ada usulan dari Organda dan dibahas bersama SKPD terkait berdasarkan persentase kenaikan BBM. Setelah itu, akan keluar peraturan gubernur (Pergub) dalam waktu yang tidak lama,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Ali, dalam pertemuan Forkompinda tersebut diharapkan harga pasar perlu dikendali oleh pemerintah melalui upaya-upaya dari pemprov dan pemkab/pemko. Selain itu, perlu adanya mencek ketersediaan dan mengatasi terjadinya penimbunan barang.

“Kita dari Forkompinda sudah bertegas-tegas, bahwa pihak kepolisian siap menindak pihak-pihak yang melakukan penimbunan,” ujarnya.

Ali menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Forkompinda berharap, masyarakat jangan ikut panik terhadap kenaikan BBM. Masyarakat diminta membeli BBM dan barang-barang, sesuai dengan kebutuhan.

Menko Kesra, Agung Laksono Agung memastikan, BLSM tepat sasaran karena pembagiannya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2011 dengan jumlah masyarakat miskin dan sangat miskin sebanyak 65,7 juta jiwa atau 15,5 juta rumah tangga miskin. Pengambilan BLSM menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dilengkapi kode baris (barcode). (uki)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >