Home arrow Metro Padang arrow Edi Indrizal (Pengamat Politik) : ”Politik Dinasti” untuk Langgengkan Kekuasaan

Edi Indrizal (Pengamat Politik) : ”Politik Dinasti” untuk Langgengkan Kekuasaan E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 21 June 2013

Kecendrungan politik dinasti, memang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari peta sejarah yang ada, di antaranya presiden Soekarno dengan anaknya Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu saja, kebiasaan politik dinasti atau oligarki politik ini seperti latah. Buktinya di Sumbar dan di Padang, sudah merambah dan juga menerapkan hal itu.

”Sebut saja di Sulawesi Selatan (Sulsel), dikuasai keluarga Limpo. Di Provinsi Kalimantan Tengah oleh keluarga Narang. Provinsi Banten keluarga Ratu Atut dan di beberapa kabupaten di Indonesia bahkan politik dinasti juga terjadi pada skala perpolitikan nasional. Sumbar seperti Asli Chaidir yang menempatkan anaknya di DPRD Padang dan 2014 menggantikannya di DPRD Sumbar. Di Kota ini juga sudah merambah kepada Fauzi Bahar dengan mengusung Fahmi Bahar yang merupakan adik kandungnya,” kata peneliti LSI ini.

Dikatakan, ”politik dinasti” di mana politisi yang masih mencoba memraktikkan kelanjutan dinasti. Dalam praktiknya lebih banyak sisi negatif, artinya secara prinsip demokrasi tidak masalah namun di dalam praktiknya di banyak daerah di Indonesia lebih banyak dampak negatif. Di antaranya, politisi mencoba melanggengkan kekuasaan elit tertentu atau golongan terterntu, tidak mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Mengenai tema pengalaman dan perubahan, kecendrungan pemilih akan memilih mereka yang paling meyakinkan bisa memenuhi aspirasi publik. Jadi tidak ada pengaruh kalau hanya hitam putih pengalaman dan perubahan. Jadi, tema ini tidak memberikan kepastian yang meyakinkan. ”Yang lebih penting reputasi artinya bukti nyata kerja mereka selama ini. Karena, semakin ke depan, pemilih akan terus tumbuh cerdas,” katanya.

Merujuk data Kemendagri, terdapat 57 kepala daerah yang sedang membangun dinasti politik. Pada Pilkada Bangkalan, Jawa Timur, di mana mantan Bupati Fuad Amin Imron digantikan oleh putranya sendiri, Makmun Ibnu Fuad, yang saat ini tercatat sebagai bupati termuda se-Indonesia dengan usia 26 tahun. Di Provinsi Banten, dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang memiliki hubungan keluarga dengan empat kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada banyak pembahasan, dijumpai ragam solusi untuk meruntuhkan dinasti politik kepala daerah. Salah satunya pada RUU Pemilihan Umum Kepala Daearah (Pilkada) yang diajukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam RUU Pilkada-nya melarang kerabat kepala daerah untuk mencalonkan diri sebelum melalui jeda satu periode jabatan (5 tahun) sejak kerabatnya menjadi kepala derah.

Ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf P yang berbunyi: “Tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.” Apabila dicermati lebih intens, solusi yang ditawarkan pemerintah adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

Bahwa Negara memberikan perlakuan yang sama dalam pemerintahan untuk setiap WNI, dalam hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hak untuk dipilih dalam pemiliham umum. Dengan adanya Pasal 12 Ayat (1) Huruf P tersebut, akan mencederai hak konstitusional kerabat para gubernur, karena menghalang-halangi hak mereka untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. (cr21)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >